Kebijakan  Pemerintah Hindia Belanda 

Gagasan  yang menyuarakn semangat kebangsaan dan kemerdekaan untuk lepas dari kertindasan tidak secara tiba tiba. Menjelang berakhirnya cultur stelsel  tahun 1870 berkembang gagasan tetang emanisipasi dan gagasan tersebut muncul dari kontradikasi yang terjasdi dalam pemahaman modern atas pengelolahan negar hindia belanda. Cultur stelsel dan proses industralisasi kerajaan belanda. Yang terlupakan adalah pembangunan dan kesejahteraan di tanah jawa. Muncullah permasalah sosial yang menyangkut masalah kesejahteraan dan kemiskina kaum bumi putera. Sikap kritis terhadap kebijakan pmerintah kolonial menjadi artikel yang terus  muncul di  media cetak, terutama yang terkait penglolaan anggaran keuangan dan kebijakan perokonomian modern.

    Pada awlnya , gagasan ini bergema hanya dikalangan orang orang eropa. Hak suara yang dimiliki oleh setiap orang belanda setibanya di hindia belanda akan hilang. Penyampaian kehendak politik hanya disalurkan melalui suratsurat permohonan dan sering sekali tidak ada hasilnya. Dihininda belanda berturut turut hirarki keputusan politik berada di tangan pemerintahan di batavia ( departemen dalam negeri), bogor ( kediaman gubernur jenderal ) lalu Den Haag( parlemen belanda ). Hal ini disebabkan adanya peraturan di pasal 111 regeringsa reglement yang melarang setiap perkumpulan, perserikatan,dan rapat yang bersiafat politik.

         Kritik serta penentanga di amsa kebijakan cultur stelsel tercetus di negeri belanda.pada tahun 1848, konstitusi liberal di negeri belanda memberikan parlemen belanda sebuah peranan yang cukup  berpengaruh atas urus uruasn daerah jajahan. Segera kelompok oposisi bersatu di parlemen mengajuikan tuntutan perubahn di hindia belanda mereka terdiri dari kelompok loiberal dan sosial demokrat. Tuntuatan kaum liberal berpijak pada kepentinga kelas menegah belanda yang tumbuh

  Besar dari keuntunga perokonomian belanda yang diperoleh dari hindia belanda tuntuan itu berupa : pengurangn pernan pemerintahan dalam perekonoian kolonial secara drastis, pembebasan terhadap pembatasan – pembatasan perusahaan swasta di jawa, dan akhirnya denga kerja paksa dan penindasan terhadap prinsip nya adalah bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan perkembangan moral penduduk ; evolusi ekonomi ;serta pertanggung jawaban moral kepada kaum bumi putra

Pada 1860, seorang mantan pejabat kolonial bernama eduard douwes deller . menerbitkan novel berjudul Max Havelaar di belanda . novel tersebut menceritakan tentang penindasan dan perilaku korupsi yag dilakukan pemerintah kolonial beserta aparatnya di jawa( lebak). Max Haveller menjadi senjata yang cukup berpenngaruh untuk menyapaikan gaagsan anti-penindasan di kalangan orang – orang eropa bermunculan di media massa belanda . salah satunya adalah tulisan robert fruin dam De Gids tahun 1865 yang muncul berupa artikel berjudul ’’Netherland’s rechten en verplichtingen ten opzicthen van india’’. Dalam artikel tersebut , utnuk pertama kalinya praktiik saldo laba dalam cultur stelsel dinyatakn sebagai kebijakan pemerintah yang berlawanan dengan hukum kedaulatan negara modern (belanda). Artikel ini mempengaruhi tokoh tokoh belanda yang kemudian bergerak dalam lingkup politik etis. Salah satu tokoh terpenting politik  etis tersebut adalah Mr.P.Brosshoft.

        Adapun gerakan kaum liberal di parlemen belanda , tidak lepas dari kepentingan yang menguntungkan bagi pihak swasta. Penghapusan cuultur stellsel dilakukan scara bertahap sejak tahun 1862 dan dikenekan pada tahun 1919 di wilayah pesisir utara jawa. Pada tahun 1870, pemerintah kolonial mengeluarkan undang undang agraria yang membuka kesempatan kepada perusahaan swasta untuk melakukan  investasi di wilayah hindia belanda yang selama ini menjadi monopoli Nederlandsche Handelsmaatschappij

 

     Berbagai  pemikiran di seputar tuntutan kaum liberal di negeri belanda hadir secara berkala di hindia belanda lewat surat kabar De Locomotief. Surat kabar yang berpusat di semarang ini berdiri pada tahun 1863 dan menjadi harian pada thun 1870. De Locomotief merupakan media pertama yang secara terus mnrus menyuarakan politik etis atau politik kewajiban moral terhadap tanah jajahan, dan pemerintahan otonom. Pada masa ini tuntutan kewajiban moral terhadap tanah hindia belanda yang ditunjukan kepada pemerintah kolonial belum melibatkan peranan orang-orang bumi putera. Kaum bumiputera yang mendapat pendidikan eropa serta berbahasa belanda, masih terbetas sebagai pembaca. Kalangan pembaca De Locomotief umumnya adalah pedagang , pengusaha kebun, para penyewa tanah di daerah yogya-solo dan juga dibaca oleh kalangan pegawai pemerintahan dalam negeri

         P.Brooshoft, redaktur utama De Lomotief merupakan bagian dari jaringan para individu yang kemudian dikenal menyuarakan gagasan balas budi baik yang berada di hindia maupun yang dinegeri belanda, seperti Van Deventer, J.H.Abendanon , A.W.J Idenburg, Van Limburg Stirum,N.P.van de berg, Snouck Hurgronje,H.H. van koll dan lain lain secara individual , jaringan etis melakukan di seminasi gagasan dalam berbagai bentuk tanpa adanya satu ikatan organisasi yang ideologis

 

     Ada tiga momentum yang menandai bergemanya politik etis pada kebijakan pemerintah kolonial Hindia Belanda. Pertama , artikel Van Deventer yang muncul di De Gids tahun 1899, berjudul ‘’ Een Eerschuld’’. Kedua, sebuah brosur politik yang ditulis Brooshoft yang berjudul; ‘’ De Ethische koers in de koloniale politiek’’ (  haluan etis dalam politik kolonial), diterbitkan di beladna tahun 1901. Istilah etis yang dilabelkan pada politik kebijakan kolonal belanda di hindia pertama kali di cetuskan Brooshoft melalui De Locomotief dan terccetus sebagai pernyataan politik pribadi ( lepas dari fungsinya sebagai redaktur satu media massa) dalam ‘’De Ethische Koers in de Koloniale Politik’’. Brooshoft menuliskan nya di massa beristirahat dari tugas nya sebagai reduktur utama De Locomotief. Ia dilingkupi rasa frustasi atas gerakan yang dilakukan hampir 25 tahun di hindia yang menurutnya gagal, akan tetapi kemudian tanpa disadari oleh Brooshoft, gagasan Emansipasi Dan politik Etis telah merambah Hingga ke telinga ratu wilhelmina