Front Nasional dan Sentralisasi Kekuasaan
02.21
Front Nasional dan
Sentralisasi Kekuasaan
Pembentukan Front Nasional bertujuan untuk memutuskan dan memobilisasi
kekuatan masa dalam menyelesaikan revolusi indonesia indonessia, melaksanakan
pembangunan semesta berencana , dan mengembalikan irian barat ke dalam wilayah
republik indonesia. Tugas pokok Front Nasional pada dasarnya meliputi dua hal
berikut. Pertama, mennghimpun dan mempersatukan kekuatan kekuatann revolusioner
dalam masyarakay , serta memimpin gerak masyarakat untuk menyelesaikan revolusi
nasional dalam bidang bidang pembangunan semesta, kesejahteraan sosial, dan
pertahanan keamanan. Kedua, menyelnggarakan kerja saama yang serat erat nya
dengan pemerintah dan lembaga – lembaga
hya
Keanggotaan Front Nsional terbuka bagi setiap warga negara dengan syarat
berjiwa proklamasi 17 agustus 1945 dan menyutujui dasar dan tujuan front
nasional, baik yang tergabung dalam
golongan karya/golongan fungsioal maupun dalam partai partai politik. Di Daerah
, front nasional dikoordinasikan oleh
penguasa perang daerah. Dalam kenytaan nya yang menjadi anggota front nasional
tidak hanya golongan fungsional murni, tetapi juga geolongan fungsional yang
berafilisasi dengan partai politik, atau yang didasarkan pada landasasn
sosiolideologis. Akibatnya banyak kegiatan front nasional yang beralih kepada
kegiatan politik. Hal ini dilatar belakangi oleh pengelompokan masyarakat
menjadi tiga bagian sesuai dengan citra nasakom. Suasana yang demikian
memengaruhi front nasional sehingga front nasional menjadi arena pertarungan
politik
Lembaga MPRS pada
era demokrasi terpimpin dibentuk tanpa partai operasi semula ada usaha
pemimpin MPRS agar presiden soekrano sebagai Mandatariz MPRS bertanggung jawab
kepada MPRS, artinya presiden berada di bawah MPRS. Ketika hal itu disampaikan
kepada presiden di istana, presiden langsung bereaksi,’’ silakan saja pulang ke
rumah kalian,saya tidak perlu kalian dalam kualitas itu’’.
Pimpinn lembaga –
lembaga legislatif dan yudikatif diangkat menjadi menteri. Dengan demikian ,
terjadi lah sentralisasi kekuasan . para mentteri itu bertanggung jwab kepada
presiden, dan semua lembaga-lembaga itu dipimpin oleh presiden. Bila ada
lembaga yang dalam melaksanakan tugasnya tidak sesuai dengan keinginan
presiden, lembaga yang itu dibubarkan dan diganti dengan lembga baru. Hal itu antara lain dialamai oleh panitia PARAN di bawah pimpinan jenderal
nasution . dalam usash membersihkan perusahaan negara dari praktik korupsi ,
paran memanggil pimpinan perusahaan tersebut untuk diminta pertanggung
jawabanya , khusus nya mengenai keuangan. Dalam kenyataan praktik , beberapa
pemimpin perusahaan negara yang dinilai bersa justru memperoleh perlindungan
dari presiden sukarno dalam bentuk
penguasaan secara mendadak , sementarra
itu, PKI melancarkan tuntunan agar peran me-reetol pejaabat yang dinilai
antirevolusi dan anti nasakom. Akhirnya paran
dibubarkan, presiden membentuk lemabaga baru, yakni komando tertinggi
retooling aparatur revolusi ( kotrar) yang langsung dipimpinanya , dan dr . Soebandrio
diangkat sebagai wapangsar kotrar.
Selanjutnya berdasarkan
ketetapan MPRS nomor 1/1960, presiden sukarno di tetapkan sebagai pimpinan
teringgi revolusi indonesia. Untuk membantu pemimpin teringgi revolusi, pda
tanggal 28 desember 1962 dibentuk musyawarah pembantu pimpinan revolusi (MPRS)
Terdiri atas wakil mnteri pertama / ketua MPRS,chairul saleh; ketua DPRG,
Zainul arifin ; KSAD, jenderal A.H Nasution; Menteri luar negeri dr. Soebandrio;
para panglima angkatan ; jaksa agung;dan para wakil ketua MPRS , ali
sastroamijoyo, D. N. Adit , K.H idham khalid . sebagai sekretaris ditunjuk
kolonel sucipto, S.H Akhirnya, sejak tanggal 1 mei 1963, MPRS menetapkan
Presiden/pemimpin besar revolusi , presiden sukarno berhasil mencapai
kemenangan dan sebagai pribadi, sukarno merupakan perwujud perpaduan pemimpin
revolusi dan pemimpin negara serta merupakan pemersatu seluruh kekuatan rakyat
revolusioner . dengan demikian, kekuasaan soekarno telah mencapai puncaknya.
Dalam situasi revolusi , tiap-tiap angkatn di picu untuk
melakukan kompetisi revolusioner. Akibatnya , timbul persaingan yang tidak
sehat yang berkembang secara tidak terkendali, sumber persaingan melliputi
masalah masalah:
- - Doktrin , tiap tiap angkatan bersenjata memiliki
doktrin yang wawasannya sangat menonjolkan kepentingan matranya masing-masing.
- - Organisasi , organisasi dan kekuatan angkatan
tidak mencermikan organisasi militer yang sehat karena di ukur dengan
kepentingan politik dan revolusi
- - Pasukan khusus/pasukan elit. Tiap-tiap angkatan
bersaing membentuk pasukan elit yang sangat mudah bersaing satu dengan lainya
- - Ideologi, tiap-tiap angkatan berbeda dalam
menafsirkan ajaran pemimpin besar revolusi bung karno dan cara mengajarkannya
kepada para prajurit
- - Anggaran belanja. Perolehan anggaran belanja
tergantung pada penilaian panglima tertinggi sehingga menimbulkan kecemburuan
- - Masalah teritorial, tiap – tiap ankatan
berambisi menguasai teritorial tertentu
-
Masalah intelejen
militer, tiap tiap ingkatan emiliki aparat intelijen yng merupakan sumber
informasi bagi angkatan tersebut. Presiden sukarno selaku panglim tertinggi
tidak mampu mengendalikan persaingan antar-angkatan , terutma menjelang
pecahnya peristiwa G-30-S/PKI/PKI
2 komentar
Mantap & lengkap materinya, terimakasih banyak
BalasHapussiappp , terima kasih kembali kakak
Hapus